PAGAR ALAM, Metrosumatera.id — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pagar Alam memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Kualitas pembangunan infrastruktur menjadi perhatian serius Dinas PUPR Kota Pagar Alam. Pengawasan secara langsung di lapangan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga mutu pembangunan sekaligus mendukung kemajuan infrastruktur di Kota Pagar Alam.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Pagar Alam, Indra, meminta seluruh jajaran terkait agar tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai pekerjaan infrastruktur yang sedang maupun akan dilaksanakan.
Menurut Indra, pengawasan tidak hanya bertujuan memastikan proyek selesai tepat waktu. Lebih dari itu, pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pekerjaan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Pengawasan di lapangan harus ketat agar mutu pekerjaan terjamin. Setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai spesifikasi dan ketentuan yang berlaku,” tegas Indra.
Untuk memastikan instruksi tersebut berjalan, jajaran Dinas PUPR melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah paket pekerjaan infrastruktur di lapangan. Pemantauan mencakup berbagai pekerjaan yang berada dalam lingkup Dinas PUPR Kota Pagar Alam.
Dari hasil pemantauan, Indra menegaskan bahwa seluruh pekerjaan harus mengikuti ketentuan teknis dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pihak kontraktor juga diwajibkan menaati seluruh spesifikasi pekerjaan agar proses pembangunan berjalan sesuai aturan.
Pengawasan langsung dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan proyek tidak hanya berorientasi pada target penyelesaian, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, kokoh, dan sesuai dengan peruntukannya.
Selain menjaga mutu pekerjaan, pengawasan lapangan juga menjadi bentuk kontrol terhadap pelaksanaan proyek sekaligus langkah antisipasi untuk mencegah potensi penyimpangan, baik dalam pelaksanaan fisik maupun administrasi.
Hal tersebut disampaikan Indra saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/9/2026) pagi.
Indra juga menegaskan bahwa Dinas PUPR Kota Pagar Alam terbuka menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), dan media massa yang selama ini menjadi mitra dalam mengawal pembangunan.
“Kritik dan saran, termasuk apabila ditemukan kejanggalan secara fisik maupun administratif di lapangan, akan kami jadikan bahan evaluasi. Kami berharap setiap temuan dapat segera ditindaklanjuti oleh kontraktor atau pelaksana proyek dengan melakukan perbaikan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
(LEN)
