PAGAR ALAM, Metrosumatera – Merasa tak jelas statusnya sebagai pengajar guru honorer, ratusan guru tenaga pendidik di Kota Pagar Alam mengadu ke Kantor DPRD Kota Pagar Alam di Komplek Perkantoran Gunung Gare, Senin (26/1/2026).
Kedatangan ratusan pahlawan tanda jasa ini mengadu ke Wakil Rakyat terkait terancam akan hilangnya status honorer mereka dari data pokok pendidikan (Dapodik).
Kedatangan honorer dilingkup pendidikan ini tentunya disambut langsung Ketua DPRD Kota Pagar Alam H Jenni Sandiyah yang didampingi Ketua Komisi III Halipan Matsohan berserta anggota komisi lainnya.
Pada Kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Pagar Alam H Jenni Sandiyah turut prihatin dengan nasib para guru dan tanaga pendidik yang statusnya masih honorer dan tidak masuk dalam pengangkat Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja (PPPK) atau yang paruh waktu.
Senada Halipan Matsohan menuturkan, pihak DPRD Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari solusi jalan terbaik untuk memperjuangkan nasib para guru honorer yang ada di Kota Pagar Alam selain itu anggota DPRD juga menerima kurang lebih sedikitnya 153 honorer yang terdiri sebagai guru dan tenaga pendidik.
“Mereka ini adalah honorer yang tidak masuk PPPK atau paruh waktu, mereka terancam akan dihapus dari data Dapodik dengan demikian mereka akan kehilangan hak mereka untuk mengajar,” ucap Halipan kepada rekan media.
Selain itu, Komisi III dan Ketua DPRD Kota Pagar Alam juga telah memfasilitasi ada Dinas Pendidikan BKSDM untuk mencari solusi memperjuangkan nasib para honorer.
Sebagai langkah konkret pihak DPRD Pagar Alam, besok (Selasa, red) akan dilakukan pertemuan di Kantor Dinas Pendidikan bersama seluruh kepala sekolah baik tingkat SD dan SMP untuk mencari solusi atas persoalan Dapodik ini.
“Kita berharap, jangan ada kepala sekolah yang mengambil tindakan untuk menghapus data Dapodik ini, biarlah ini berproses dulu sembari Komisi III secepatnya akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Komisi X DPR RI yang membidangi persoalan ini,” ujarnya.
Sementara itu, informasi yang dihimpun Rekan Media di lapangan, jika ratusan honorer guru dan tenaga pendidik dari sekolah tingkat TK SD, dan SMP. Bahkan pengakuan beberapa honorer ini jika mereka ada yang statusnya telah sertifikasi namun masih kesulitan untuk mendapatkan jam ngajar.
Tidak hanya itu, para honorer sebagian ada yang telah dirumahkan, parahnya telah dkeluarkan dari sekolah dan telah dihapus dari data Dapodik.
Seperti yang diungkapkan Ali Sarbini didampingi Yogi dan rekannya Agus yang mewakili rekan rekan honorer, kedatangan mereka untuk memperjuangkan nasib mereka sebagai honorer yang akan dihapus dari Dapodik.
“Kita meminta solusi rekan kita yang telah dikeluarkan dari pihak sekolah dan ada juga rekan kita yang telah dikeluarkan dari data Dapodik, kita meminta solusi tidak dkeluarkan dari data Dapodik dan sekolah tempat kita mengajar,” ucap dia seraya berharap para honorer dilingkup pendidikan ini masuk disebuah data base dan diberikan SK Walikota. (Len)
