PRABUMULIH – Wali Kota Prabumulih H. Arlan yang diwakili Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, S.Kom., M.M., menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan LHP dilakukan oleh Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Selatan, Cendy Avrian, S.E., M.Sc., CFE., CertDA., dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Prabumulih bersama Ketua DPRD Kota Prabumulih.
Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si., mengatakan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah bersama DPRD untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan serta memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“LHP ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kita bersama. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan APBD semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Deni.
Ia menambahkan, sinergi antara Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD perlu terus diperkuat, khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Setiap rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti dengan baik. Ini bagian dari komitmen kita untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Prabumulih,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, Asisten II Setda Kota Prabumulih, Inspektur Kota Prabumulih, Sekretaris DPRD, Kepala BKPSDM, Plt. Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.
Kegiatan berlangsung di Ruang Pertemuan BPK Provinsi Sumatera Selatan dalam suasana khidmat dan penuh apresiasi. Penyerahan LHP tersebut diharapkan menjadi momentum bagi Pemkot dan DPRD Prabumulih untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. (*)
